Ia menjelaskan bahwa pihak manajemen saat ini sedang gencar melakukan penertiban jaringan pipa, sekaligus berupaya memberikan solusi bagi warga agar beban tunggakan tidak terus membengkak mengingat kondisi pasokan air yang diakuinya memang sering terkendala.
Namun, terkait ucapan anggotanya di lapangan yang meminta pembayaran beban Rp29 ribu sebagai syarat “aman” dari pemutusan, Nurhadi dengan tegas membantah tuduhan tersebut.
Pihaknya menepis adanya arahan atau praktik semacam itu di internal PDAM. Ia menegaskan tidak ragu untuk mempertemukan oknum petugas terkait dengan pihak media di kantor jika terbukti ada pelanggaran verbal, seraya meminta agar informasi yang beredar di lapangan tidak diputarbalikkan.
Meski pihak direksi telah memberikan bantahan, fakta bahwa distribusi air masih jauh dari kata lancar tetap meninggalkan luka dan rasa frustrasi di tengah masyarakat.
Polemik ini menegaskan perlunya pembenahan total di tubuh PDAM Mamasa bukan hanya pada sistem penagihan dan komunikasi para petugas di lapangan, tetapi juga pada pemenuhan hak mendasar pelanggan untuk mendapatkan aliran air bersih secara konsisten.
